JAKARTA, Kabarpwi.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Mulyadi Mendesak Dirjen (Direktur Jenderal) Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin untuk mengintervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealisasikan Jalan Tol Khusus Tambang sepanjang 11,6 KM.
“Kemudian untuk parung panjang pak saya tetap harus suarakan pak itu dapil saya pak, saya kira provinsi bukan tidak mampu pak memang saya kira secara personil dan anggaran sangat terbatas barangkali bapak bisa membantu intervensi pak,” desak Mulyadi di RDP Komisi V Gedung Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Kamis (04/07/2024).
Hal ini Ia ungkapkan karena puluhan tahun masyarakat di Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, Cigudeg dipaksa untuk menikmati jalur neraka karena sangat membahayakan para pengendara hingga sering memakan korban jiwa dan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut).
“Supaya truk angkutan tambang di Parungpanjang tidak jadi isu Nasional dan rakyat dibiarkan begitu saja pak, saya berkali-kali pak sengaja pak ke parung panjang untuk merasakan penderitaan masyarakat pak ya saya terjebak macet berjam-jam ya di jajaran truk-truk tambang itu,” beber Mulyadi.
Lebih lanjut Mulyadi, dirinya menilai Negara Republik Indonesia abai dan tidak melihat penderitaan masyarakat di kawasan tambang di Kabupaten Bogor wilayah Barat.
“Tapi negara seperti abai dan tidak hadir tidak ada personil apa jalan yang gelap dan seterusnya barangkali bapak bisa memberikan sumbangsih pak terhadap penderitaan warga kami pak,” pungkasnya Mulyadi.
Di dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) tidak ada respon sama sekali dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin dan terkesan bungkam atas kritikan Anggota DPR RI Mulyadi hanya diterima untuk bisa ditindaklanjuti kedepan.
Perlu diketahui, Wacana Pembangunan Jalan Tol Khusus Tambang sepanjang 11,6 KM yang dibiayai PT. Jayabaya membutuhkan anggaran 600 Milyar dari Kecamatan Cigudeg – Rumpin – BSD Tangerang Banten Mangkrak. Yang sebelumnya diobral janji oleh Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat Groudbreaking Mei 2023 dan berjanji Mei 2024 sudah bisa dioperasikan.
Hingga akhirnya, hal itu hanya mimpi bagi masyarakat Kabupaten Bogor Wilayah Barat karena janji itu tidak bisa dibuktikan dan direalisasikan. (Red).
